Mendekati Pemilu 2024, mulai banyak partai politik yang aktif melakukan kaderisasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Berpartisipasi di dalam dunia politik dan kepartaian juga seharusnya dibarengi dengan sikap untuk menolak korupsi kolusi dan nepotisme. Karena itulah, tiap kader dalam partai politik haruslah dipilih berdasarkan kriteria yang mumpuni. Selain itu, partai politik juga tidak bisa memilih kadernya begitu saja, ada beberapa prinsip utama yang perlu ditaati berdasarkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang bersifat baku. Hal ini bertujuan agar tiap kader berkembang dan berperan penting bagi masyarakat disekitarnya,
Apa saja prinsip utama dari kaderisasi partai politik? Mari, simak pembahasannya pada artikel berikut:
1. Inklusif
Inklusif berarti setiap anggota memiliki akses yang sama sebagai anggota parpol untuk mengikuti setiap jenjang kegiatan kaderisasi yang berlaku dalam partai. Tidak ada sikap diskriminasi yang menghalang-halangi ruang gerak bagi anggota partai politik untuk mendapatkan promosi atau karir politik terlepas dari warna kulit, suku, ras, agama, gender maupun golongan. Dengan adanya prinsip inklusif, hal ini akan membuat anggota partai politik lebih tenang karena setiap partai politik dituntut untuk memiliki toleransi antar anggota partai.
2. Berjenjang
Berjenjang dapat diartikan sebagai kegiatan kaderisasi dilakukan secara bertingkat atau memiliki jenjang tertentu. Mulai dari tingkat pratama, tingkat madya atau menengah, hingga tingkat utama dalam organisasi partai politik tersebut. Tentunya kenaikan tingkat ini juga tidak semata-mata terjadi begitu saja, karena setiap anggota partai politik mendapatkan perlakuan yang sama. Hal yang biasanya membuat beberapa kader dapat naik tingkat lebih cepat dari yang lainnya didasari oleh beberapa hal, seperti kemampuan kepemimpinan, profesionalisme dalam bekerja, tingkat kompleksitas pekerjaan serta tanggung jawab setiap kader pada partai politik.
3. Berkala
Berkala artinya proses kaderisasi dilakukan secara periodik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan baru bagi setiap kadernya yang biasanya muncul seiring berjalannya waktu. Selain itu, dengan dilakukannya proses secara periodik ini juga untuk mengukur kemajuan kinerja setiap kader.
4. Terukur
Setiap kegiatan kaderisasi harus terukur, dalam artian output kader selaras dengan kurikulum yang diajarkan kepada mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas para kader dan juga mengukur kinerja dan pencapaian setiap anggotanya agar tetap selaras dengan kurikulum yang diberikan. Dengan pengukuran yang sistematis, organisasi partai politik juga bisa memantau kader mana saja yang memiliki perkembangan lebih baik dan juga kader yang kurang berkembang dari kader lainnya. Pengukuran ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para kader ketika rapat nantinya.
5. Berkelanjutan
Sistem kaderisasi harus dijadikan sebagai kegiatan yang rutin untuk partai politik dan dirancang dengan menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan buku pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Tujuan utama dari proses kaderisasi berkelanjutan ini adalah untuk mendorong organisasi partai politik yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Tentunya hal ini akan meminimalisir terjadinya kejenuhan dalam struktur organisasi partai politik tersebut, karena para kader dituntut untuk selalu berinovasi dalam menyikapi tantangan baru kedepannya.
Nah, sekarang kalian sudah mengetahui beberapa prinsip utama dalam proses kaderisasi yang ada di dalam partai politik. Hal lain yang perlu kalian ketahui pentingnya para partai tersebut untuk menjalankan politik cerdas berintegritas. Karena dengan memiliki integritas, dapat mencegah dari tindakan korupsi yang marak terjadi. Untuk mempelari lebih lanjut mengenai apa itu politik cerdas berintegritas dan sikap antikorupsi, yuk kunjungi sittus situs ACLC KPK.